Jumat, 24 Juni 2016 - 13:26:59 WIB,  Diposting oleh : Admin

Berani Wirausaha Bersama LPKP

Banyak pemuda ingin berwirausaha. Tetapi mereka bingung, modalnya dari mana. Sejak 2015,  pemerintah telah membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) sebagai lembaga bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula. Masalahnya, bagaimana agar LPKP ini mampu mewujudkan tujuan pembangunan kewirausahaan pemuda Indonesia ?

Pemuda dan Wirausaha

Jika kita baru akrab dengan kewirausahaan akhir akhir ini maka tidak dengan anak-anak muda di Amerika dan Eropa. Mereka telah mengalami demam kewirausahaan di tahun 1980an. Maka wajar jika di negara negara ini wirausaha menjadi kontributor utama pertumbuhan perekonomian.

Di Indonesia istilah kewirausahaan baru santer terdengar pada akhir abad 20 dan kini anak muda kita sedang demam wirausaha. Didukung  percepatan teknologi, mereka bahkan sudah bisa mengawinkan  teknologi dan wirausaha. Maka tak heran jika kita lihat media sosial yang sebagian besar dipakai anak muda banyak yang mengunggah produk wirausaha. Kini bahkan bermunculan para technopreuner muda.  Sebut saja Achmad Zaky pendiri dan CEO Bukalapak.com, Ferry Unardi co founder dan CEO traveloka serta Jason lamuda CEO Berybenka. Ketiganya bahkan telah masuk media online Tech in Asia, sebagai tiga dari sepuluh technopreneur berusia di bawah 30 tahun paling berpengaruh di Asia Tenggara1).  Maka kita patut bangga dengan pemuda Indonesia ini. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1 memberikan batasan usia pemuda adalah 16 hingga 30 Tahun. 2)

Kewirausahaan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Sebagai upaya pembangunan sumberdaya manusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam pembangunan sumberdaya manusia kewirausahaan mengandung nilai nilai keyakinan, kejujuran, berani mengambil resiko, kreatifitas, kegigihan, kendali diri, berorientasi pada hasil, bekerjasama dan banyak nilai-nilai positif lainnya. Nilai-nilai yang melekat pada proses pembentukan karakter wirausaha tersebut juga dibutuhkan dalam diri seseorang untuk menjadi profesional dalam bidang apapun.

Kewirausahaan juga merupakan sebuah upaya mendukung pertumbuhan ekonomi. Saat seseorang memutuskan untuk berwirausaha, dia telah menanggalkan statusnya sebagai seorang pencari kerja yang secara bersamaan membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran. Apabila usaha yang dilakukan juga melibatkan orang lain ini lebih hebat lagi. Jika usaha yang dilakukan sudah besar dan sudah terkena kewajiban pajak, maka kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi bertambah. Selain menggerakkan simpul simpul ekonomi wilayah juga telah berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan.

Bagaimana upaya membangun kewirausahaan pemuda di Indonesia? Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 3 menyatakan “Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya  saing  serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Secara eksplisit jelas bahwa "pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan" juga merupakan tujuan dari pembangunan kepemudaan. Maka pembangunan kewirausahaan juga menjadi prioritas dalam membangun generasi muda Indonesia, baik melalui internalisasi nila-nilai kewirausahaan maupun melatih pemuda Indonesia agar mampu berwirausaha.

Pembangunan kewirausahaan juga menjadi perangkat untuk menjawab Trisakti ke 2 Berdikari dalam ekonomi dan  3 dari sembilan Nawacita yang diusung Jokowi-JK antara lain meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

Kewirausahaan juga dapat menjadi solusi atas permasalahan tingginya angka pengangguran pemuda yang mencapai 8,99 % pada tahun 2014 (BPS). Selain itu juga sebagai upaya memanfaatkan peluang bonus demografi serta menjawab tantangan MEA. Bonus demografi adalah bonus yang dinikmati suatu negara  sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Indonesia sudah mengalami bonus demografi ini sejak tahun 2010 dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2030.3) Bonus demografi ini bisa menjadi dua sisi mata uang, berkah atau bencana. Berkah apabila penduduk yang sebagian besar (70%)nya berusia produktif benar benar produktif, bencana jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan kedatangannya.

Pertanyaannya sekarang apakah negara kita mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk menampung 70% penduduk usia kerja di 2020-2030? Meskipun saya optimis dengan negara ini, tetapi tak ada salahnya kita memperbanyak peluang solusi. Wirausaha adalah salah satu jawabannya. Juga dengan MEA, munculnya komunitas- komunitas wirausaha juga dapat mengantisipasi kecilnya peluang memperoleh pekerjaan di sektor formal akibat luberan tenaga kerja dari negara lain.

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP)

Minat berwirausaha di Indonesia cukup tinggi. Meskipun tidak semua yang minat berwirausaha serta merta menjadi wirausahawan. Modal menjadi salah satu kendalanya. Contoh sederhana, seorang pemuda lulusan SMA atau perguruan tinggi yang ingin memulai berwirausaha akan kesulitan mengakses modal dari perbankan dengan segala persyaratannya. Belum lagi kekhawatiran gagal bayar pinjaman jika usaha yang dijalankan tidak lancar. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mau memberikan bantuan permodalan untuk wirausaha pemula yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya. Dana yang diberikan dapat berbentuk hibah, modal bergulir, modal ventura dan dana dana bantuan model lain.

Menjawab kebutuhan ini lahirlah Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Meski belum begitu akrab di telinga anak muda tetapi lembaga ini telah memberikan bantuan modal untuk para wirausaha muda pemula di seluruh Indonesia sejak 2015. Payung hukum lembaga ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2013 tentang Susunan, Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP). Pasal 3 PP ini menyebutkan bahwa fungsi LPKP adalah memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk menjalankan usahanya.4)

Lembaga ini melibatkan sinergi dari 16 Kementerian dan tidak menutup kemungkinan juga melibatkan BUMN, Swasta dan lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan fungsinya. Secara organisasi, lembaga ini terdiri dari 3 kelompok kerja. Masing masing kelompok kerja memiliki tugas dan fungsi berbeda yang saling terkait satu sama lain. Ketiga pokja tersebut antara lain adalah pokja bidang pengembangan kemitraan; verifikasi dan penyaluran modal serta penguatan kelembagaan, monitoring dan evaluasi.

Pokja yang pertama bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, melakukan pendataan dan pemutakhiran berkala sumber permodalan serta membangun kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait. Pokja dua melakukan proses pemberian fasilitasi kepada WMP dan Pokja tiga melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi.

Selain aktif dalam pemberian modal, lembaga ini juga memiliki fungsi pembinaan dan pengkajian. Proses ini menghasilkan rekomendasi kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi Kemenpora maupun institusi terkait.

Meski Peraturan Pemerintah tentang LPKP ini lahir tahun 2013 pada prakteknya lembaga ini baru dibentuk pada tahun 2015. Tahun pertama berdirinya LPKP masih mengandalkan APBN menginduk pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan belum memiliki anggaran yang melekat langsung pada LPKP sebagai entitas lembaga. Kedepannya  lembaga ini akan menggiatkan kerjasama dengan lembaga lain dalam  hal fasilitasi modal usaha bagi wirausaha pemula

Hingga tahun 2016 sekitar 6 kementerian yang mengusung program kewirausahaan memberikan kemudahan bantuan atau kegiatan lainnya bagi wirausaha pemula. Sasaran mereka adalah masyarakat umum, termasuk di dalamnya pemuda. Hal ini berarti program kementerian kementerian tersebut juga beririsan dengan program Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal sasaran, yaitu pemuda.

Dengan demikian upaya pengembangan kewirausahaan yang diusung bersama ini butuh kesatuan langkah agar secara input, proses maupun output dapat termonitor  dengan baik sehingga kita mampu menyusun kebijakan pengembangan kewirausahan pemuda dengan tepat. Lain halnya jika tiap kementerian memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam pengembangan kewirausahaan. Maka setiap Kementerian akan punya data, ukuran dan maupun rumusan kebijakan sendiri yang tidak menutup kemungkinan dari sisi sasaran dan programpun akan terkesan tumpang tindih.

Keberadaan LPKP mengharuskan adanya sinergi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda. Salah satunya dalam Fasilitasi Akses Permodalan bagi wirausaha muda pemula. Secara praktek dapat dikatakan bahwa lembaga ini ke depannya menjadi wadah dan fasilitator dana-dana pengembangan kewirausahaan pemuda dari berbagai lembaga/ kementerian, BUMN dan swasta.  Mekanisme bantuan satu pintu ini akan memungkinkan dana dana pengembangan kewirausahaan pemuda dapat dikelola secara terencana, sistematis, terarah dan terukur. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program pemberian bantuan dana pengembangan wirausaha pemula khususnya muda

Kita berharap dengan hadirnya LPKP mimpi kita tentang menjamurnya komunitas-komunitas wirausaha muda pemula dapat terwujud.

 

Tutut Bina S, Kasubbid Fasilitasi Permodalan pada bidang Akses Permodalan,  Asdep Kewirausahaan  Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga

  1. Sauqi Riyandi.2015. Ini tiga Technopreneur muda Indonesia berpengaruh di Asia Tenggara. http://www.merdeka.com. Diakses pada tanggal 1 Juni 2016;
  2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  3. Yuswohady.2012 Bonus Demografi. http://www.yuswohady.com/ Diakses pada tanggal 1 Juni 2016;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2013 tentang Susunan, Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).