Peraturan Perundangan


  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 pasal 51 ayat 3, berbunyi: “dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan  pemuda”;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, pasal 23 ayat 2, berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dengan membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda”;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda”;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 0613 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 0614 tahun 2014 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana LPKP;
  7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permdalan Kewirausahaan Pemuda;
  8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  9. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0824 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Penetapan Ketua dan Sekteraris Pelaksana LPKP.